Manajemen Risiko Pada Pembangunan Infrastruktur Didaerah Otonomi Baru (Studi Kasus: Provinsi Papua Selatan)

Abstract

Pembangunan infrastruktur jalan dan gedung di Provinsi Papua Selatan sebagai daerah otonomi baru memiliki peran penting dalam mempercepat pelayanan publik, meningkatkan aksesibilitas, serta mendorong kesejahteraan masyarakat. Namun, percepatan pembangunan ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan material, kondisi geografis yang kompleks, hingga faktor sosial-budaya berupa hak ulayat dan adat istiadat masyarakat setempat. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk (1) mengidentifikasi karakteristik risiko pembangunan infrastruktur jalan dan gedung di Papua Selatan, serta (2) menentukan risiko prioritas yang paling berpengaruh terhadap waktu pelaksanaan proyek. Penelitian menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, dan studi literatur. Data primer diperoleh dari 22 responden yang terlibat langsung dalam proyek infrastruktur di 14 perusahaan konstruksi lokal, sedangkan data sekunder berasal dari instansi pemerintah dan lembaga terkait. Analisis risiko dilakukan dengan metode Severity Index (SI) untuk mengukur probabilitas dan dampak, serta metode PROMETHEE guna memberikan peringkat risiko secara lebih komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 11 variabel dengan 41 indikator risiko yang berhasil diidentifikasi, kemudian divalidasi menjadi sejumlah indikator utama. Risiko dominan meliputi ketidaktersediaan material, keterlambatan pengiriman material, keterbatasan penyimpanan, lemahnya kontrol kualitas, kebijakan pemerintah yang tidak stabil, hak ulayat, adat istiadat, serta penolakan warga terhadap pembebasan lahan. Analisis SI menempatkan risiko-risiko tersebut pada kategori tinggi, sedangkan hasil PROMETHEE menegaskan bahwa faktor sosial-budaya dan teknis-material merupakan risiko prioritas yang paling memengaruhi keberhasilan proyek. Kesimpulannya, manajemen risiko yang efektif dengan mempertimbangkan konteks lokal Papua Selatan menjadi kunci keberhasilan pembangunan infrastruktur di daerah otonomi baru ini.